Area Identitas
Kode referensi
Judul
Tanggal
Level Deskripsi
Ukuran dan Media
Area Konteks
Nama Pencipta
Sejarah Administratif
Kelompok 3 PSIK E merupakan kelompok mahasiswa Program Studi Manajemen Rekod dan Arsip Universitas Indonesia yang terdiri atas Septa Elizabet, Raditya Putra Alamsyah, Jili Windu Syahalla, Farel Azhar Ruslin, dan Naurah Salsabila. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2026 dalam rangka pemenuhan tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan (PSIK), dengan tema pameran arsip “Jejak Kepemimpinan Presiden Indonesia dari Masa ke Masa”.
Sejarah kelompok ini tercermin melalui arsip-arsip yang diciptakan selama proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pameran arsip. Arsip tersebut meliputi dokumen administrasi kelompok, pembagian tugas anggota, hasil diskusi, notulen rapat, serta berbagai bahan referensi yang digunakan dalam penyusunan materi pameran. Selain itu, terdapat arsip hasil penelitian berupa pengumpulan data dan informasi mengenai perjalanan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa, yang mencakup perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada setiap periode pemerintahan.
Dalam proses penyelenggaraan pameran, kelompok menghasilkan berbagai arsip kreatif dan dokumentatif, seperti konsep pameran, desain media publikasi, naskah deskripsi arsip, katalog pameran, poster, dokumentasi kegiatan, serta laporan akhir pelaksanaan. Arsip-arsip tersebut menjadi bukti aktivitas akademik dan kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok dalam mengkaji, mengolah, dan menyajikan informasi sejarah kepemimpinan nasional kepada publik.
Seluruh arsip yang tercipta pada tahun 2026 ini dikelola sebagai arsip statis yang merepresentasikan proses pembelajaran, kerja sama tim, serta kontribusi Kelompok 3 PSIK E dalam mendukung pelestarian memori kolektif bangsa melalui pameran arsip. Kumpulan arsip tersebut menggambarkan upaya kelompok dalam mengangkat perjalanan kepemimpinan Presiden Indonesia sebagai bagian dari sejarah nasional yang memiliki nilai pendidikan, informasi, dan budaya.
Repositori
Nilai Sejarah Arsip
Joko Widodo, yang lebih akrab disapa Jokowi, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961. Ia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan mengawali kariernya sebagai pengusaha mebel. Kiprah politiknya dimulai ketika ia terpilih menjadi Wali Kota Surakarta (Solo) pada tahun 2005, di mana ia berhasil menata kota dengan pendekatan dialogis dan manusiawi. Popularitasnya yang terus menanjak membawanya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Gaya kepemimpinannya yang sederhana dan sering turun langsung ke lapangan—dikenal dengan istilah "blusukan"—membuatnya sangat dekat dengan rakyat. Pada tahun 2014, Jokowi terpilih sebagai Presiden Ketujuh Republik Indonesia dan kembali dipercaya untuk periode kedua pada tahun 2019. Masa pemerintahannya ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan dari yang berpusat di Jawa (Jawa-sentris) menjadi merata ke seluruh pelosok negeri (Indonesia-sentris). Sebagai presiden, Jokowi sangat fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, serta penguatan sumber daya manusia. Meski dihadapkan pada tantangan berat berskala global seperti pandemi COVID-19, pemerintahannya berhasil menjaga resiliensi ekonomi nasional dan meletakkan visi jangka panjang melalui megaproyek pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN).
Sumber akuisisi atau transfer langsung
Area Isi dan Struktur
Cakupan dan isi
Konsolidasi Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan.
Pada masa pemerintahan Jokowi, strategi politik lebih diarahkan pada penciptaan stabilitas nasional untuk mendukung agenda pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah melakukan konsolidasi dengan merangkul berbagai kekuatan politik, termasuk partai-partai oposisi, masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Langkah ini ditujukan untuk meminimalisir kegaduhan politik dan mempercepat pengambilan keputusan di parlemen. Selain itu, pemerintah juga mengambil keputusan politik bersejarah dengan mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), yang menjadi landasan hukum bagi pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.